TARGETJURNALIS_PANGKALPINANG_ Wali Kota Pangkalpinang hadiri Undangan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Kota Pangkalpinang di Balai Betason Lt.1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Wakil Walikota Panhkalpinang, Dessy Ayutrisna pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya standarisasi kualitas dan transparansi rantai pasok demi kesuksesan program nasional MBG yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang serius terhadap kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan memperhatikan pemenuhan standar dasar di bawah minimum dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
”Masih terdapat SPPG yang belum memenuhi standar dasar sertifikat SLHS. Saya harap SPPG bisa aktif berkomunikasi dan bertanya jika ada kendala. Tujuannya agar pemenuhan gizi masyarakat dan potensi lokal berjalan baik,” jelasnya.
Dessy juga meminta seluruh pihak beradaptasi dengan aturan pengelolaan sampah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota, terutama bagi masyarakat dengan limbah yang cukup berdampak.
Lemahnya tata kelola rantai pasok dengan supplier pemasok yang tidak lengkap dan terkesan ditutup-tutupi dikatakan Dessy juga menjadi perhatian khusus.
”Data supplier belum lengkap, kami tidak tahu kenapa ini dirahasiakan. Sebenarnya Satgas MBG dan Pemkot tidak mau mencampuri urusan dapur, tapi kami berharap ada keterbukaan data.” Sambungnya.
Pemerintah dikatakan Dessy, akan mrngontrol pelaksanaan MBG guna monitoring dan evaluasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
”Ini sebagai bentuk kontrol agar kejadian kualitas makanan yang tidak layak tidak terulang kembali.” Jelasnya.
Koordinasi antar lembaga terkait, dikatakan Dessy sangat dibutuhkan agar pelaksanaan MBG dapat tepat sasaran.
”Kita harus menyukseskan ini bersama agar anak-anak kita mendapatkan gizi maksimal menjadi SDM unggul, dan ekonomi lokal kita terus berputar,” pungkasnya.
Kegiatan juga dihadiri Sekda, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Ka.Bakeuda, Ka. Bapperida, Ka.Dinas Pangan dan Pertanian, Ka. Dinas Kesehatan, Ka.Dinas Pendidikan dab
Kebudayaan, Ka. Dinas Sosial, Ka. Dinas Kopdag dan UMKM, Ka. Disnaker, Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan, Ka.Dishub, Ka. Dinas PUPR, Ka. Diskominfo, Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
