TARGETJURNALIS_BANGKA BARAT — Keterbatasan anggaran tak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk terus merealisasikan pembangunan fasilitas publik. Menyikapi efisiensi anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru mengucur sebesar Rp8 miliar, Bupati Bangka Barat Markus menyiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan peran sektor swasta.
Di tengah upaya menutup defisit anggaran tahun berjalan menggunakan dana DBH yang ada, Pemkab Bangka Barat aktif menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha lokal maupun nasional. Sektor swasta diproyeksikan mengambil peran penting dalam pendanaan dan pembangunan ruang publik, seperti kawasan hutan kota hingga area bermain anak.
Bupati Bangka Barat, Markus, menegaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah tidak boleh meredam optimisme dalam membangun daerah.
“Kondisi fiskal kita memang tidak seperti sebelum-sebelumnya, tetapi itu tidak membuat kita kecil hati. Kami mengajak pelaku usaha ikut serta dalam pembangunan. Nanti seperti hutan kota dan tempat bermain anak akan dibangun oleh perusahaan swasta,” ungkap Markus usai menghadiri Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Atletik Pemkab Bangka Barat, Senin (17/8/2026).
Selain mengandalkan kemitraan swasta, langkah jemput bola juga terus dilakukan ke tingkat pusat untuk mengamankan hak keuangaan daerah. Pemkab Bangka Barat telah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian ESDM serta Kementerian Keuangan, baik di Jakarta maupun Pangkalpinang.
Dokumen pendukung terkait potensi penerimaan dari sektor pertambangan, termasuk data operasional PT Timah, telah diserahkan secara resmi untuk memperkuat perhitungan DBH daerah.
“Data-data penerimaan dari PT Timah sudah kita sampaikan ke Kementerian ESDM. Harapan kita tahun 2027 DBH bisa lebih meningkat. Kita tunggu kondisi keuangan Pusat membaik, mudah-mudahan dibayar di akhir tahun sehingga tahun depan program kerja bisa lebih banyak,” pungkas Markus.
Melalui kombinasi efisiensi anggaran, pendataan ulang potensi penerimaan mineral, serta keterlibatan aktif dunia usaha, Pemkab Bangka Barat optimistis agenda pembangunan prasarana publik tetap berjalan lancar tanpa membebani APBD secara berlebihan.
