Jurnalis : Ika Indriani
TARGETJURNALIS_BANGKABARAT_ Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming SE bersama Kapolres Bangka Barat, pihak Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta instansi terkait laksanakan rapat terkait Perpajakan Retribusi Daerah di Ruang Kerja Wakil Bupati Bangka Barat, Rabu (7/7/2021)
Saat dikonfirmasi media Targetjurnalis,com usai kegiatan, Bong Ming Ming menyampaikan 3 hal yang dibahas dalam rapat tersebut.
“Berkenaan dengan retribusi pajak, ada 3 titik yang ingin kita lakukan peningkatan retribusi pajaknya yaitu walet, tambak udang serta PBB, khususnya untuk perusahaan-perusahan,” tegasnya
Bong Ming Ming menyebutkan adanya Forum Bersama antara Forkopimda, khususnya KP2KP dengan Pemda Bangka Barat membahas tentang aturan serta sosialisasi di lapangan dengan pihak pengusaha untuk meningkatkan retribusi dan pajak daerah
“Hari ini baru bicara diskusi tentang beberapa langkah-langkah yang akan kita ambil, terus beberapa hal yang berkenaan dengan retribusi dan pajak itu kita lebih cenderung kepada pendekatan sosialisasi dan merangkul pengusaha-pengusaha agar bisa membantu pembangunan di Bangka Barat,” ungkapnya
Untuk pajak walet, dikatakan Bong Ming Ming dianggap belum maksimal dan perlunya di bahas juga terkait pajak tambak udang dan PBB bagi Pengusaha yang selama ini belum ada.
” Untuk pajak walet sudah, tetapi kita lihat belum maksimal. Kalau untuk udang belum, makanya itu yang akan kita diskusikan berkenaan dengan PBB dengan perusahaan-perusahaan, itukan langsung ke pusat, tetapi Bangka Barat dapat bagi hasil di sana itu yang ingin kita kejar,” tukasnya
Bong Ming Ming juga berharap pajak dari hasil perusahaan dapat maksimal diserap untuk Bangka Barat, diantaranya dengan memberlakukan NPWP domisili Bangka Barat.
“Semua perusahaan ke depan harus ber NPWP Bangka Barat, seperti itu kita akan dapat bagi hasil juga dari PPH 21-nya, cukup besar bagi hasilnya sekitar 60%,” imbuhnya
Kedepan Dia menyebutkan akan ada rapat lanjutan untuk menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi serta koordinasi dengan pihak pengusaha dalam rangka membangun komunikasi dan peran serta pengusaha dalam pembangunan berbentuk pajak dan retribusi.
